Visi Muslim Media Media Islam Rahmatan Lil Alamin
Related Articles
Secara bahasa, bughât adalah bentuk jamak al-bâghi, berasal dari kata baghâ, yabghî, baghyan-bughyat[an]-bughâ’[an]. Kata baghâ bermakna thalaba (mencari, menuntut), zhalama (berbuat zalim), i’tadâ/tajâwaza al-had (melampaui batas), kadzaba (berbohong), ‘alâ (sombong), ‘adala ‘an al-haqq (menyimpang dari kebenaran) (Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasith, 1972, hlm. 64-65; Munawwir, Kamus al-Munawwir, 1997, hal. 98; ash-Shan’ani, Subul as-Salam, hlm. 257, Maktabah Dahlan). Jadi, secara bahasa, al-bâghi (dengan bentuk jamaknya al-bughât), artinya azh-zhâlim (orang yang berbuat zalim), al-mu’tadî (orang yang melampaui batas), atau azh-zhâlim al-musta’lî (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).
Secara syar’i, yang disebut orang yang melakukan bughât adalah orang-orang yang keluar menentang Daulah Islamiyah, dan mereka memiliki kekuatan. Artinya, mereka adalah orang yang membangkang dan tidak mau taat pada Daulah, menghunus senjata melawan Daulah dan mengumumkan perang terhadap Daulah. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah pembangkangan itu karena kepentingan dunia atau karena adanya takwil atau mereka memiliki syubhah dalil; semuanya merupakan bughat selama mereka memerangi kekuasaan Islam (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqubât, hlm. 41).
Muhammad Khair Haikal dalam bukunya Al-Jihâd wa al-Qitâl (Dar al-Bayariq, hlm. 63) menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan bughat pada mereka harus ada tiga hal:
- Membangkang terhadap kekuasaan Daulah dengan tidak mau menunaikan hak negara, tidak mau menaati perundang-undangan atau berusaha untuk mendongkel kepala negara (Khalifah).
- Memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka untuk mengontrol (as-saytharah).
- Melakukan khuruj, yakni penentangan, yaitu yang dalam ungkapan sekarang adalah revolusi bersenjata, perang sipil, perang dalam negeri, menggunakan senjata atau kekerasan untuk meraih tujuan politik yang menjadi alasan dilakukannya revolusi.
Deskripsi tersebut dijelaskan dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat. Nasutama tentang bughat adalah firman Allah SWT:
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (TQS al-Hujurat [49]: 9)
Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari (w.925 H) dalam Fath al-Wahhab (II/153) mengatakan,”Dalam ayat ini memang tidak disebut ‘membangkang kepada Imam’ secara sharih. Akan tetapi, ayat tersebut telah mencakup hal tersebut berdasarkan keumuman maknanya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab, jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan terhadap Imam tentu lebih dituntut lagi.”
Rasul saw. dengan jelas menyatakan tercelanya tindakan membangkang kepada Imam (al-khuruj ‘an tha’at al-imam). Nabi saw. bersabda:
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ
Siapa saja yang memisahkan diri dari Jamaah dan keluar dari ketaatan (kepada Khalifah) lalu ia mati, maka matinya adalah mati Jahiliah (HR Ahmad dari Abu Hurairah ra.).
Pembangkangan kepada Imam itu tidak harus dalam bentuk mereka memulai terlebih dulu angkat senjata. Itulah yang menjadi Ijmak Sahabat dalam kasus pembangkangan sekelompok orang Arab untuk menunaikan zakat kepada Khalifah Abu Bakar ra. Khalifah Abu Bakar ra. pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena kebakhilan mereka, atau karena syubhat anggapan mereka bahwa mereka tidak wajib bayar zakat kecuali kepada orang yang doanya membuat mereka tenteram yaitu Nabi saw., sedangkan beliau sudah wafat sehingga mereka tidak harus membayar zakat. Terkait ini, Imam asy-Syafii di dalam Al-Umm (II/215) menyatakan, “Siapa saja yang tidak mau menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, sementara Imam tidak mampu mengambilnya karena pembangkangan mereka, maka Imam harus memerangi mereka…Jika membangkang menunaikannya atau yang lain dengan berkelompok (jamaah) dan jika dikatakan kepada mereka, ‘Tunaikan ini!’ Lalu mereka menjawab, ‘Saya tidak akan menunaikannya, dan saya tidak akan memulai perang kecuali kamu memerangi saya,’ maka mereka diperangi. Sebab, tidak lain dia diperangi atas pembangkangan dari hak (kewajiban) yang wajib ditunaikan.”
Yang dimaksud dengan Imam, Abdul Qadir Audah menegaskan, “[Yang dimaksud] Imam adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (ra’is ad-Dawlah al-Islamiyah al-a’la), atau orang yang mewakilinya…” (Tasyrî’ al-Jinâ`i,II/676).
Dengan demikian pembangkangan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, perdana menteri dalam sistem parlementer, tidak dapat disebut bughât, dari segi mana pun, menurut pengertian syar’i yang sahih.
Orang-orang yang melakukan bughât itu harus mempunyai kekuatan yang memungkinkan mereka untuk mendominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa sehingga untuk mengajak golongan bughat ini kembali taat, Khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang (Al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, II/197). Kekuatan itu bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (al-katsrah) dan adanya kekuatan (al-quwwah), serta adanya pemimpin yang ditaati (Zakariyya al-Anshari, Asna al-Mathalib, IV/111). Itu artinya, kekuatan itu terwujud ketika mereka yang melakukan bughât itu berkelompok sebagai tha’ifah.
Hal itu ditegaskan dalam QS al-Hujurat ayat 9, pada frasa “wa in thâ’ifatâni”. Kata thâ’ifah artinya adalah al-jama’ah (kelompok) dan al-firqah (golongan) (Anis, Al-Mu’jam al-Wasith, hlm. 571). Ayat tersebut menggunakan kata syarat “in” yang memberikan pengertian jika bukan tha’ifah maka tidak bisa diberlakukan keseluruhan hukum dalam ayat ini. Karena itu istilah bughât tidak bisa diberlakukan terhadap individu. Taqiyuddin al-Husaini mengatakan, “Jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afrâdan), serta mudah mendisiplinkan mereka, maka mereka itu bukanlah bughât.” (Kifayah al-Akhyar, II/198).
Adapun tentang al-khurûj (penentangan) mengggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, dasarnya adalah frasa “iqtatalû” (kedua golongan itu berperang) dalam QS al-Hujurat ayat 9. Ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (as-silâh). Selain itu Nabi saw. juga bersabda :
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا
Siapa saja yang membawa senjata untuk memerangi kami maka ia bukanlah golongan kami (Muttafaqun ‘alayh).
Dengan semua uraian di atas, maka bughat adalah pembangkangan terhadap Khalifah atau Daulah Islam yang dilakukan secara berkelompok oleh suatu kelompok (tha’ifah atau jamaah) dengan bermodalkan kekuatan, termasuk senjata. Tetap disebut bughat meski kelompok pembangkang itu belum secara riil menggunakan senjata atau belum memulai perang menentang negara, seperti yang terjadi dalam kasus pembangkangan untuk membayar zakat pada masa Abu Bakar ra. Mereka membangkang untuk membayar zakat di antaranya karena mereka merasa memiliki kekuatan karena jumlah mereka dan senjata mereka.
Menangani Bughât
Ayat di atas telah menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku bughat adalah diperangi sampai mereka kembali pada perintah Allah, yaitu kembali taat kepada Khalifah atau negara dan menghentikan pembangkangan mereka. Namun, sebelum sampai kepada perang tersebut, Imam atau Khalifah harus mengontak mereka dan menanyakan apa yang mereka tuntut dari Negara. Jika mereka menyebutkan kezaliman maka kezaliman itu harus dihilangkan. Jika mereka mengklaim suatu syubhat maka syubhat tersebut harus dibongkar dan dijelaskan. Jika mereka menilai apa yang dilakukan oleh Khalifah (Negara) menyalahi kebenaran atau syariah, padahal tidak demikian halnya, maka harus dijelaskan kesesuaian tindakan dan kebijakan Khalifah atau negara dengan syariah dan nas-nasnya serta harus ditampakkan kebenarannya. Semua itu harus dilakukan sampai taraf dianggap cukup. Jika mereka yang melakukan bughât itu tetap dalam pembangkangan, maka mereka diperangi agar kembali taat. Namun harus diingat, perang terhadap mereka adalah perang dalam rangka memberi pelajaran (qitâl at-ta’dîb) bukan perang untuk memusnahkan. Perang terhadap mereka bukan merupakan jihad. Jadi harta mereka bukan fa’i dan tidak boleh dirampas dan dibagi-bagi. Mereka yang tertawan tidak diperlakukan sebagai tawanan, melainkan diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Wanita dan anak-anak mereka yang turut di medan perang tidak boleh dijadikan sabi.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]
